Komisi X DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melakukan kunjungan kerja spesifik tentang BOPTN, Beasiswa dan Kepangkatan Dosen ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng) khususnya ke Universitas Diponegoro (Undip), Rabu (24/2'2016).

"Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pengimplementasian program dari Kemenristekdikti terkait Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, dan Kepangkatan Dosen," ujar Ketua Tim Kunker Abdul Kharis Almasyhari di ruang Auditorium Pascasarjana Undip dalam pertemuan dengan Pimpinan PTN diantaranya Rektor Undip Yos Johan Utama, Rektor Unnes Fathur Rokhman, Direktur Polimarin Sri Tutie Rahayu, PTS di walayah Semarang, dan anggota BEM.

Kharis, panggilan akrab Pimpinan Komisi dari FPKS mengatakan, kunjungan kerja spesifik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan fakta dari PTN di Jateng sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut mengenai implementasi program yang sedang dilaksanakan oleh mitra kerja Komisi X yakni Kemenristekdikti.

Menurut politisi PKS, peningkatan akses ke perguruan tinggi dan upaya peningkatan mutu perguruan tinggi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, kadang terkendala mahalnya biaya pendidikan tinggi. "Komisi X terus berupaya mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Ia juga meminta masukan dari seluruh civitas akademika di Jateng tentang mekanisme kepangkatan dosen. "Apakah sudah berlangsung dan terlaksana dengan baik, berkeadilan serta dapat meningkatan motivasi sekaligus penghargaan atas kinerja dosen,"  tanya politisi asal Dapil Jateng V.

Rektor Undip Yos Johan Utama dan Rektor Unnes Fathur Rokhman sependapat, memang pada dasarnya beberapa program berjalan seperti BOPTN ditemui beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah kendala pada persiapan, pencairan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun keduanya bersepakat bahwa hal tersebut masih dapat dicarikan solusinya. Kini kenaikan pangkat dosen pun sudah ada perbaikan.

Rektor Unnes Fathur Rokhman memberikan contoh kepangkatan dosen, dahulu mencari informasi yang kurang dari berkas kepangkatan dosen sangat sulit, sehingga memerlukan waktu yang panjang seorang dosen untuk naik pangkatnya. Tapi sekarang dalam waktu dua bulan kami dapat informasi yang valid atau berkas kenaikan pangkat sudah selesai sehingga para dosen tidak khawatir lagi.

Perwakilan BEM memberikan masukan bahwa pada prinsipnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan beasiswa terutama beasiswa bidikmisi sudah sangat baik. "Hanya saja bila memungkinan kisaran beasiswa yang diterima kami minta ditingkatkan, mengingat harga-harga sekarang yang sudah jauh melambung tinggi dibandingkan beasiswa yang didapat," harapnya.

Sementara perwakilan Kemenristekdikti Mukhlas Ansori dan Sutrisna Wibawa berjanji akan mengakomodir segala permasalahan yang ada agar perbaikan dapat dilakukan kembali. "Kami akan meneruskan permasalahan yang ada dari hasil diskusi ini untuk dibawa pada rapat pimpinan Kementerian sebagai bahan masukan, sekaligus kami akan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kami dengan Komisi X DPR RI sebagai mitra kerja kami," pungkasnya.

Tim kunker dipimpin Abdul Kharis Almasyhari didampingi Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dan Sutan Adil Hendra serta sejumlah anggota Komisi X lainnya yakni SB Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Mujib Rohmat dan Ridwan Hisjam (F-PG), Jefirston R Riwu Kore (F-PD), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Laila Istiana DS (F-PAN), Yayuk Basuki (F-PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), Elviana (F-PPP), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). (iw,mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.